Redenominasi Rupiah dan Kekosongan Mekanisme Penyesuaian Denda: Analisis Yuridis-Normatif atas Stabilitas Penal Value dalam Sistem Hukum Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.21067/jph.v10i2.13448Keywords:
Redenominasi, Pidana Denda, Penal Value, Inflasi, Kepastian HukumAbstract
Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat sebagai respons terhadap inefisiensi denominasi mata uang nasional yang sarat digit nol. Di luar aspek ekonomi, redenominasi memiliki implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terhadap pidana denda yang ditentukan secara nominal dalam berbagai undang-undang. Artikel ini mengkaji problem yuridis yang muncul ketika nominal denda harus beradaptasi terhadap perubahan nilai mata uang akibat inflasi maupun redenominasi, sementara sistem hukum Indonesia tidak memiliki mekanisme baku untuk penyesuaian penal value. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis terhadap kebijakan penal dan moneter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia hanya mengatur penyesuaian denda secara terbatas seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, UU No. 20 Tahun 1946 Undang-Undang No. 1 Tahun 1960, Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 yang cakupannya tidak memadai untuk menghadapi skenario redenominasi. Tanpa harmonisasi dan mekanisme transisi, redenominasi berpotensi mengacaukan proporsionalitas pidana, merusak koherensi antar-regulasi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan skema penal indexation dan pengaturan transitional penal clause sebagai instrumen normatif untuk menjaga kestabilan nilai pemidanaan.
References
Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 33–46. https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047
Bundick, B., Hotz, L., & Smith, A. L. (2025). How Optimal was U.S. Monetary Policy at the Zero Lower Bound? Journal of Financial Econometrics, 23(2). https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbaf001
Cogoljević, D., Gavrilović, M., Roganović, M., Matić, I., & Piljan, I. (2018). Analyzing of consumer price index influence on inflation by multiple linear regression. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 505, 941–944. https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.04.014
De Santis, R. A. (2019). Redenomination Risk. Journal of Money, Credit and Banking, 51(8), 2173–2206. https://doi.org/10.1111/jmcb.12582
Dirgantara, S., Rahmadan, D., & Andrikasmi, S. (2025). Perbandingan Sanksi Pidana Denda Negara Portugal Dan Sanksi Pidana Denda Negara Indonesia. 9(6).
Frase, R. S., Momsen, C., O’Malley, T., & Washington, S. L. (2019). Proportionality of punishment in common law jurisdictions and in Germany. Dalam Core Concepts in Criminal Law and Criminal Justice: Volume 1, Anglo-German Dialogues (hlm. 213–260). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108649742.007
Prabawani, B. (2017). Potential impacts of redenomination: A business perspective. International Journal of Business and Society, 18(S2), 295–308.
Prayoga, N. (2025). Analisis Penerapan Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. 02.
Raditya, I. N. (2025). Krisis Ekonomi 1960-an: Sanering Gagal, Sukarno Dilengserkan. tirto.id. https://tirto.id/krisis-ekonomi-1960-an-sanering-gagal-sukarno-dilengserkan-cXZi
Sentencing Advisory. (2024). Assessing the impact of inflation and penalty unit indexation on fine amounts in Victoria. Sentencing Advisory Council. https://www.sentencingcouncil.vic.gov.au/sites/default/files/2024-10/assessing_the_impact_of_inflation_and_penalty_unit_indexation.docx
Sinaga, H. (2025, Desember 5). Larangan Analogi dalam Hukum Pidana | Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-analogi-dalam-hukum-pidana-lt693406f24ab29/
Sommers, T. (2016). The Three Rs: Retribution, Revenge, and Reparation. Philosophia (United States), 44(2), 327–342. https://doi.org/10.1007/s11406-016-9706-y
Subekti, F. L. S., Rahayu. (2025, November 10). Kilas Balik Redenominasi Rupiah: Dipersiapkan Sejak Era SBY, Kenapa Tertunda? - Makro Katadata.co.id. https://katadata.co.id/finansial/makro/69119d136278b/kilas-balik-redenominasi-rupiah-dipersiapkan-sejak-era-sby-kenapa-tertunda
Summary Proceedings (Costs and Fees—Budget Measures) Amendment Regulations 2024 (SL 2024/118) Explanatory note – New Zealand Legislation. (t.t.). Diambil 10 Desember 2025, dari https://legislation.govt.nz/regulation/public/2024/0118/latest/LMS960718.html
Sun, Y., Lim, K. H., & Fang, Y. (2013). Do facts speak louder than words? Understanding the sources of punishment perceptions in software piracy behavior. Proc. - Pac. Asia Conf. Inf. Syst., PACIS. Proceedings - Pacific Asia Conference on Information Systems, PACIS 2013.
Suparni, N. (2007). Eksistensi pidana denda dalam sistim pidana dan pemidanaan. https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2690&lokasi=lokal
Wiryani, M., Senastri, N. M. J., & Budiartha, I. N. P. (2021). The Function Of Legal Theory In The Establishment Of Regional Regulation Of Sustainable Spatial Based On Local Wisdom. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(Special Issue 1), 1–11.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië), ditetapkan melalui Staatsblad van Nederlandsch-Indië Tahun 1915 Nomor 732, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan dinyatakan berlaku di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Penyelesaian Penyesuaian Nilai Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 56).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Beberapa Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penetapan Besaran Pidana Denda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74).
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Pidana Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029.
