TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA

Nazaruddin Lathif

Abstract


The issuance of licences and nonmetallic minerals and rocks is a form of implementation of the Division of authority between the Government, the Government of the province that is contained in the provisions of article 37 (a) Law No. 4 of the year 2009 Mineral and coal mining.The issuance of licences and nonmetallic minerals and rocks by the Governor also pointed out the existence of a connection between a Government with its citizens in the context of the public service. Before discharge Act No. 4 of the year 2009 about Mineral and Coal Mining permissions settings using the coal law number 11 Year 1967 concerning the provisions of principal mining and also use Regulations The Government's number 32 year 1969 about the Regulations Implementing the provisions of principal mining. The basis of the authority of the provincial government in the coal-mining permit issuance can be outlined as follows: after discharge of Act No. 4 of the year 2009 about Mineral and coal mining permits against providing minerals and coal in the District/City, however, since the publication of the Act No. 23-year 2014 about local governance 2 October 2014 the entire mining activities move from District/City Government to the provincial governments except Coal mining concessions of the Works agreement (PKP2B), Foreign Investment (PMA) and the permissions that are bordered in two or more provinces.

Keywords


Issuance Of Permits, Mining, Local Governments, Minister

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


H, S., Salim, (2004), Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.

Sinambela, (2008), Poltak Lijan. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

____________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).

____________. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).

____________. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

____________. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172).

____________. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang. (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013).

Wawancara, Jurnal dan Website

Djoko, Hadi, Goenong. Wawancara selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.

Esdm. “Tata kelola Pertambangan Kesdm Perkuat Pengelolaan Inspektur Tambang. tersedia di http://www.esdm.go.id/berita/batubara/44-batubara/8537-tata-kelola-pertambangan-kesdm-perkuat pengel olaan-inspektur-tambang.html, diakses (1 Desember 2016).

Hernani. Skripsi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijaksanaan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras: Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijaksanaan Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, 1997.

Okva, Dyva. “Teori Perencanaan Pembangunan”. tersedia di http://okvawahyu .blogspot.co.id/2012/10/perencanaan-pembangunan.html, diakses (6 Oktober 2016).

Rochmad. “Inspektur Tambang”. tersedia di https://rochmadngeblog.wordpress. com/tag/ inspektur-tambang/, diakses (1 Desember 2016).

Raspati, Lucky. “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Menurut Doktrin Kekhususan Yang Sistematis”. tersedia di http://raspati.blogspot.co.id/2008/03/tinjauan-yuridis-penerapan-asas-lex.html, diakses (6 Desember 2016)

Wikipedia. “Pemerintah”. tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah, diakses (6 Oktober 2016)




DOI: http://dx.doi.org/10.21067/jph.v2i2.2076

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Hasil gambar untuk google scholar

StatCounter

web
analytics