Tanggung Jawab Tertundanya Pembayaran Pajak Para Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam Dimasa Pandemic Covid-19

Main Article Content

Indra Hidayat
Devi Siti Hamzah Marpaung

Abstract

The outbreak of covid-19 causes a variety of problems in the community, where this outbreak also has a bad impact on the economic sector both central and regional where this affects the payment of taxes for taxpayers in Indonesia. Because of the many sectors affected by this outbreak that affect the sources of income of businesses are no exception for businesses nightlife venues, because of this outbreak and the enforcement of restrictions on hours and also the policy of psbb the night entertainment businesses get a pretty bad impact where they have to pay the salaries of their employees they are also harmed because they have to accept that their turnover decreased during the outbreak this hit Indonesia so that because the application of taxes from the huburan is quite high, so they will be quite burdened with the dependents they have by having to pay taxes. Thus things such as delayed payment of taxes are inevitable. With the explanation of these things, this study will explain how responsibility for businesses as a result of the delayed payment of entertainment tax.

Article Details

How to Cite
Hidayat, I., & Marpaung, D. S. H. (2021). Tanggung Jawab Tertundanya Pembayaran Pajak Para Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam Dimasa Pandemic Covid-19. Jurnal Panorama Hukum, 6(1), 11–23. https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5660
Section
Articles

References

Amri, Hamida. (2020). Begini Aturan Pemungutan Pajak Hiburan. Diakses pada 2 Mei 2021, darihttps://news.ddtc.co.id/begini-aturan-pemungutan-pajak-hiburan-22749?page_y=0

Endrick, Safudin. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Malang: Intrans Publishing.

Firmansyah, Asrul. (2016). Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Jurnal Perpajakan Daerah. Vol.8 Nomor 1.

Joni, Emirzon. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Saidi, M. Djafar. (2011). Pembaharuan Hukum Pajak, Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan, Marihot P. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Marihot. P. (2004). Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro,Rochmat. (1977). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung: PT. Eresco.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Pajak Retribusi Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Waluyo. (2018). Perpajakan Indonesia (Edisi 12 Buku 1). Jakarta, Salemba Empat.

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/74d13cddaed4ae0fa92287d5bd3aae99.pdf