Redenominasi Rupiah dan Kekosongan Mekanisme Penyesuaian Denda Analisis Yuridis Normatif atas Stabilitas Penal Value dalam Sistem Hukum Indonesia - Agani, Maliki Sirojudin; George Herdian Alfindo; Dimas Agung Nugroho (Jurnal Panorama Hukum, 2025)
Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat sebagai respons terhadap inefisiensi denominasi mata uang nasional yang sarat digit nol. Di luar aspek ekonomi, redenominasi memiliki implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terhadap pidana denda yang ditentukan secara nominal dalam berbagai undang-undang. Artikel ini mengkaji problem yuridis yang muncul ketika nominal denda harus beradaptasi terhadap perubahan nilai mata uang akibat inflasi maupun redenominasi, sementara sistem hukum Indonesia tidak memiliki mekanisme baku untuk penyesuaian penal value. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis terhadap kebijakan penal dan moneter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia hanya mengatur penyesuaian denda secara terbatas seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, UU No. 20 Tahun 1946 Undang-Undang No. 1 Tahun 1960, Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 yang cakupannya tidak memadai untuk menghadapi skenario redenominasi. Tanpa harmonisasi dan mekanisme transisi, redenominasi berpotensi mengacaukan proporsionalitas pidana, merusak koherensi antar-regulasi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan skema penal indexation dan pengaturan transitional penal clause sebagai instrumen normatif untuk menjaga kestabilan nilai pemidanaan.