Anggalana A. ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 152 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGENAI KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH MENTERI DALAM NEGERI. JPH [Internet]. 2017 Dec. 9 [cited 2024 Nov. 22];2(2):215-26. Available from: http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2077