Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Rasio Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Periode 2020–2024
DOI:
https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.13409Keywords:
pendapatan asli daerah, kemandirian daerah, efektivitas, efisiensi, kinerja keuanganAbstract
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta yang diterbitkan oleh BPK dan BPKAD Kota Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung dan menginterpretasikan tiga rasio utama yang umum digunakan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kota Yogyakarta berada pada kategori sangat rendah meskipun cenderung meningkat pada beberapa tahun tertentu. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja yang efektif bahkan sangat efektif pada sebagian besar periode penelitian, sedangkan rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik dalam pengelolaan PAD. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kota Yogyakarta secara umum berada dalam kondisi baik, meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memperkuat kemandirian fiskal agar tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
References
Agustina. (2013). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah (Studi kasus Kota Malang tahun anggaran 2007–2011). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik. Universitas Brawijaya.
Agustino, L. (2014). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
Andriani. (2020). Analisis kinerja belanja daerah di Kabupaten Sarolangun. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 8(2), 45–56. Universitas Jambi. https://doi.org/10.22437/jmk.v9i2.12041
Artanti, R. (2010). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD): Studi kasus Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2007. Skripsi thesis. Universitas Sanata Dharma.
Darise, N. (2008). Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Indeks.
Gordon, A. M., Warongan, J. D. L., & Gerungai, N. Y. T. (2022). Analisis kinerja anggaran belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. Jurnal Akuntansi Publik, 10(3), 55–67. Universitas Sam Ratulangi.
Halim, A. (2002). Akuntansi keuangan daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Handayani, S. (2009). Otonomi daerah: Peluang dan tantangan. Bandung: Refika Aditama.
Jama’an. (2011). Teori sinyal dan asimetri informasi dalam akuntansi keuangan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 3(2), 45–58. Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
Kaho, J. (2010). Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Nisa’, N. R. C., & Wafa, Z. (2025). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018–2023. Economic and Education Journal (Ecoducation), 7(1) https://doi.org/10.33503/ecoducation.v7i1.1426
Sarundajang, S. (2002). Arus balik kekuasaan pusat ke daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Siti Rofingatun. (2015). Analisis efisiensi dan efektivitas keuangan daerah Kabupaten Minahasa tahun 2008–2013. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 7(1), 33–45. Universitas Sam Ratulangi.
Sumarjo. (2010). Kinerja keuangan pemerintah daerah: Konsep dan implementasi. Bandung: Alfabeta.
Syamsi. (1986). Sistem administrasi pemerintah Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Tantri, I. (2018). Analisis kinerja anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012–2016. Jurnal Akuntansi Publik, 6(1), 15–25. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Wahyuni, S. (2007). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 5(2), 44–58. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Widjaja, H. (2007). Otonomi daerah dan daerah otonom. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Wiranda. (2021). Analisis kinerja anggaran belanja pada DP3AP2KB Kota Padang periode 2016–2020. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik, 9(2), 73–85. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
Zulhendra, & Fadilla. (2024). Analisis kinerja keuangan pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Jurnal Akuntansi Kompetitif, 14(1), 89–102. Universitas Ekasakti.
