PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR (APBD Tahun Anggaran 2016)
DOI:
https://doi.org/10.21067/jrma.v6i1.4212Abstract
The enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government is a sign of the commencement of regulations on regional independence or regional autonomy, where regional governments have the responsibility and authority in managing and regulating their own regional interests and progress. Thus each regional government must be able to develop and provide adequate services for the region so that from the development that has been carried out by the region will be able to contribute to the utilization of every revenue in the budget. The implementation of the decentralized system requires each region to prepare a budget plan that is commonly called the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), where the APBD is a projection of each income and expenditure budget that is obtained and released by the government for one future budget. One important expenditure item in the Regional Budget is Capital Expenditures. Capital expenditure post allocation is a reflection of revenue allocation that is expected to be able to meet demands for public services. This study aims to project how much influence the independent variable (Regional Original Income, General Allocation Funds, and SiLPA) on the dependent variable (Capital Expenditure in the Regency / City in East Java) for the 2016 State Budget.Data collection techniques used documentation and literature study techniques, with a total sample of 38 samples. The method used Multiple Linear Regression analysis, where the test results are simultaneously known PAD, DAU, and SILPA variables affect the district / city capital expenditure in East Java, as well as partially note that the PAD, DAU, SiLPA variables affect Capital Expenditure Regency / City Capital in East Java.
References
Arbie Gugus Wandira, 2013, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
Arifin, Zainal. 2011. Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. Bandung. Rosdakarya.
Arikunto, Suhartini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta. Rineka Cipta.
Effendi, Sofian, dan Tukiran. 2012. Metode Penelitian Survey. Jakarta. Salemba Empat.
Farel Rully. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja modal di Kabupaten Bogor. e-Journal. Volume 4 No.2.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 23 (edisi kedelapan). Semarang. Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul dkk 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.
Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 Jawa Timur (Online).( http://www.djpk.depkeu.go.id), diakses 29 November 2016
Mahmudi. 2011. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Erlangga.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. ANDI.
Martini, dkk, 2014, Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng, E-Journal Bisma, Volume 2.
Martono Nanang. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis isi dan Analisis Data Sekunder. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
Miftakhul Khasanah, 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten se-Jawa Timur, Skripsi, Universitas Kanjuruhan Malang.
Noor. Juliansyah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Kencana Prenad. Groub.
Nurachman Galang, 2015, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal, Skripsi, Universitas Widyagama.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Puspita Fiona, 2013, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD,dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2011, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
Santoso.S. 2010. Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta. Ghalia Indonesia
Sheila Ardhian Nuarisa, 2013, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Skripsi, Universitas Negeri Semarang
Sudarwadi Hustianto, 2015, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014), SNEMA, 450.
Sugiyono. 2012. Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R &D. Bandung. Alfabetha
Ulul Mandala, 2016, Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Politeknik Keuangan Negara STAN.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Undang-undang Republik Indonesia tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
