ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2020

Puspa Lely Ramadhania Yuliayah; Lilis Ardini

doi:10.21067/jrma.v10i2.6653

Authors

Puspa Lely Ramadhania Yuliayah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya
Lilis Ardini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.6653

Keywords:

APBD; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya selama tahun 2016-2020. Fokus yang diambil dalam penelitian ini adalah mengkaji ulang perencanaan dengan realisasi anggaran Kota Surabaya dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pendapatan Daerah selama tahun 2016 hingga 2019 relatif stabil, namun pada tahun 2020 terjadi pergerakan yang cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan sangat rendahnya pencapaian kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, sedangkan kinerja realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah melampaui. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir realisasi APBD Pemerintah Kota Surabaya mengalami perkembangan, meski mengalami penurunan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020 Pemerintah Kota Surabya mengalami defisit anggaran. Namun pada tahun 2017 mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada tahun 2017 digunakan untuk pembiayaan tahun 2018.

References

Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
Mahsun, M. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keunagan Pusat Dan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.