Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang

Main Article Content

Bonefasius Lanak

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum  mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di desa serta apa saja peran yang di lakukan oleh perangkat desa Gajahrejo di Kabupaten Malang dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik di desa dan faktor apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada peran perangkat desa dan pelaksaan  pelayanan publik di desa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data menggunakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran aparat pemerintah desa sudah cukup baik di mana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanggungjawab aparat desa sudah cukup baik dimana hal ini dapat dilihat dari ketaatan aparat, dan kedisiplinan yang di tunjukkan kepada masyarakat. Rekomendasi yang diajukan bahwa peran perangkat desa perlu sesuai aturan dan tugas pokok dan fungsi dan terlebih membuat detail-detail untuk mewujudkan pelayanan dalam bentuk konsep dan tindakan.

Article Details

How to Cite
Lanak , B. (2021). Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(1), 16-24. Retrieved from https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JP3Kn/article/view/5082
Section
Articles

References

Darmanto dan Syarif. (2010). Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelayanan Publik, 10(2).

Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 4(2), 55-61. https://doi.org/10.21067/jmk.v4i2.4087

Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme Kierkegaard: Relevansinya Bagi Mental Warga Negara Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 9(2), 77-84. http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v9i2.8052

Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 38-47. http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497

Hamdani dan Meyzi. (2013). Penyelengaraan Pelayanan Publik, 4(2).

Hayati, M. (2017). Implementasi Penerapan Asas Pelayanan Publik Yang Baik Dalam Meningkatkan Kinerja Di Kantor Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, (2).

Lendo, R. (2015). Kinerja Aparat Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Wuwuk Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Tentang Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Nasution dan, M. (2014). Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa pantai labu pekan, 2(2).

Purba, K. (2010). Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik (suatu Studi di Desa Pinabetengan Selatan Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa).

Putri, R. E. (2016). Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, 7(1).

Republik indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (2009). Jakarta.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta.

Sinambela, L. P. (2016). Reformasi Pelayanan Publik.Teori, Kebijakan, dan implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Solekhan, M. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisiasi Masyarakat. Malang: Setara Press.

Surjadi. (2014). Pengembembangan Kinerja Pelayan Publik. Bandung: Refika Aditama.

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Bandut, S. (2020). Keterlibatan Warga Negara Di Desa Sompang Kolang Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Ekonomi Dengan Memproduksi Gula Aren. Jurnal Civic Hukum, 5(1), 23–33. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.11476

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Dadi, M. Y. (2018). Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. Jurnal Inspirrasi Pendidikan, 8(1), 62–71. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21067/jip.v8i1.2244

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Dadi, M. Y. (2019). Mengatasi Faktor Penghambat Pembinaan Kesejahtraan Keluarga Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara. Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(2), 1. https://doi.org/10.36412/ce.v3i2.1094

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 41–50. https://doi.org/http://doi.org/10.25273/citizenship.v8i1.6076

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jama, S. R. (2019). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kegiatan Karang Taruna. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 9(2), 1–8.

Widjaja. (2010). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo, J. (2001). Good governance: telaah dari dimensi akuntabiltas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Surabaya: Insan Cendekia.

Yayan, R. (2005). Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.