Penerapan Hukum Hot Pursuit terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia

Abstract

Praktik kejahatan IUU Fishing oleh kapal asing sering ditemukan di wilayah perairan teritorial di ZEE Indonesia. Hot Pursuit diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 dan diatur lebih lanjut pada Pasal 66 c huruf (i) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan beserta Standar Operasional dan Prosedur penindakan sebagai instrumen hukum yang digunakan oleh aparatur lembaga seperti Satgas 115 PSDKP. Tujuan utama yakni dalam rangka upaya melakukan tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal asing. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum hot pursuit dalam upaya pencegahan berdasarkan hukum terhadap IUU fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan IUU fishing. Metode penelitian yakni melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hot pursuit di Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap pelaku IUU fishing. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional di wilayah perairan Indonesia. Penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum ditegaskan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan yang antara lain memberikan kewenangan penegakan hukum pemberantasan kejahatan IUU Fishing kepada Satgas KKP.