Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Anggaran Publik oleh Inspektorat Kota Malang
DOI:
https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.14121Keywords:
Akuntabilitas Publik, Efektivitas Pengawasan, Inspektorat Daerah, Kota Malang, Pengawasan AnggaranAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Malang terhadap pengelolaan anggaran publik periode 2020-2024. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji data kinerja Inspektorat, laporan temuan pelanggaran, serta hasil evaluasi zona integritas. Temuan utama penelitian ini adalah: (1) akuntabilitas kinerja Inspektorat berada pada kategori baik dengan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024; (2) efektivitas pengawasan meningkat dari cukup efektif menjadi sangat efektif; dan (3) tingkat penyelesaian tindak lanjut audit mengalami perbaikan dari 60% menjadi 85%.Namun, penelitian juga mengidentifikasi kelemahan pada konsistensi tindak lanjut audit dan optimalisasi pelaporan kinerja. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya komitmen dari satuan unit kerja yang diawasi, padatnya kegiatan pegawai, serta keterbatasan waktu dalam pemenuhan dokumen evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas. Kontribusi ilmiah penelitian terletak pada penguatan analisis mengenai keterkaitan antara akuntabilitas, tindak lanjut audit, dan transparansi terhadap efektivitas pengawasan anggaran publik oleh APIP daerah.
References
BPKP. (2016). Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Erlina, N. K. D., Basniwati, A. D., & Kafrawi, K. (2022). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara. Jurnal Diskresi, 1(2). https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i2.2086
Halim, A. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Hariono, S. R., & Murdiansyah, I. (2024). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud anggaran di Pemerintah Kota Malang. PROMOSI: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi, 12(2), 356–367. https://doi.org/10.24127/jp.v12i2.9667
Kapantow, I. L. K., Rompas, Y., & Kolondam, H. (2024). Pengawasan pengelolaan keuangan desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 83–91. https://doi.org/10.35797/jap.v10i2.54955
Lestari, A. P., Murtini, S., Widodo, B. S., & Purnomo, N. H. (2021). Kearifan lokal (Ruwat Petirtaan Jolotundo) dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Media Komunikasi Geografi, 22(1), 1–12. https://doi.org/10.23887/mkg.v22i1.31419
Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
Napu, S., Abdullah, J., Saprudin, S., & Masiaga, N. (2025). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(1). https://doi.org/10.46306/rev.v6i1.922
Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Octavia, E. D. N., & Susanti, E. (2024). Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Oleh Inspektorat Kota Bandung. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 16(1), 18-27. https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.49953
Salsabila, A. A., Siboro, S. F., Damayanti, Y. T., & Maryanti, F. S. (2024). Analisis laporan realisasi anggaran pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Malang tahun 2021–2023. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 3(3), 11–23. https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3706
Sihab, A. I. (2022). Efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Indonesian Journal of Law Studies, 1(1), 1-12. https://doi.org/10.63828/ijls.v1i1.6
Sukmayadi, T., & Suyitno. (2022). Kontribusi nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya tradisi Macanan dan Kawin Cai untuk menguatkan identitas nasional Indonesia (Studi kasus di Desa Adiraja Kabupaten Cilacap dan Desa Babakan Kabupaten Kuningan). Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 17(1), 22–32. https://doi.org/10.14710/sabda.17.1.22-32
Taruni, P., & Diatmika, I. P. G. (2025). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung Tahun 2020-2024. Jurnal Akuntansi Profesi, 16(02), 308-318. https://doi.org/10.23887/jap.v16i02.96027
Ulum, M. C., & Raviona, M. N. (2023). Evaluasi Whistleblowing system dalam pencegahan korupsi di Inspektorat Kota Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 19(3), 210-225. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2023.009.03.11
Yuliantoro, H., & Arifulsyah, H. (2021). Analisis strategis pengelolaan aset daerah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.31289/jab.v7i1.3952
