Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2023
DOI:
https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.14181Keywords:
belanja pemerintah daerah, efektivitas anggaran, kinerja pemerintah daerah, keuangan publik, pelayanan publikAbstract
Penelitian ini didasari oleh adanya ketidaksesuaian antara belanja pemerintah daerah dengan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat di Surabaya. Meskipun alokasi dana untuk tahun 2023 meningkat, masih terdapat beberapa kendala dalam pelayanan seperti keterlambatan program, ketimpangan fasilitas, dan tingginya SILPA yang menunjukkan bahwa penyerapan dana masih belum berjalan dengan baik. Penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih dominan menggunakan metode kuantitatif, sementara kajian kajian kualitatif mengenai seberapa efektif pengeluaran daerah dalam pelayanan publik masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana belanja pemerintah daerah memengaruhi kinerja pelayanan publik di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripstif dengan teknik purposive sampling yang berfokus kepada pegawai pemerintah dan masyarakat yang menggunakan layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, seta dokumentasi dari APBD, LKjlP, dan laporan pelaksanaan anggaran. Hasil dari penelitian ini mengindikasiakn bahwa pengeluaran operasional mendukung layanann rutin, sementara pengeluaran modal memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur publik. Akan tetapi, tingginya SILPA menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum berjalan secara maksimal, sehingga efektivitas layanan dipengaruhi oleh ketepatan dalam alokasi dan kemampuan aparatur pemerintah.
References
Agustina, N., Pasciana, R., & Rosdiana, D. (2024). Kualitas pelayanan publik di kantor desa karangmulya kecamatan kadungora kabupaten garut. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, 15(2), 11-19. https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i2.166
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000–2004. Diambil kembali dari Peraturan BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25
Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis value for money untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun anggaran 2015–2019. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 5(3), 2886–2899. https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1753
Lawata, E., Fitriya, N. M., Anggraeni, A. D., Syuhada, D. F., Ramadhan, A. B., & Satispi, E. (2026). Analisis kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah Presiden Prabowo di DKI Jakarta. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 1589–1598. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3328
Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares: Konsep, teknik dan aplikasi SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Izzun Nafiah, E. D. (2024). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Kamala, J., Salsa, S. A., Nurilawati, & Pangestoeti, W. (2025). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan pelayanan publik. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 3(7), 120–128. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5789
Lazira KS. 2016, Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Skripsi FE-Universitas Muhamadiah Sumatra Utara Medan.
Listiana, N., Suryoputro, A., & Sriatmi, A. (2018). Analisis Penyebab Rendahnya Kinerja Organisasi di Puskesmas Candilama Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(1), 49-56. https://doi.org/10.14710/jkm.v6i1.19833
LPPD Daerah Kota Surabaya 2023. Retrieved from LPPD Pemerintahan Kota Surabaya Jawa Timur : https://pemerintahan.surabaya.go.id/basis-data/lppd/RLPPD_2023.pdf
Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Melmambessy, D. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Jayapura ditinjau dari rasio kemandirian daerah, ketergantungan daerah, desentralisasi fiskal dan efektivitas. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 13(1), 10-15. https://doi.org/10.55049/p341e341
Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Reamaja Rosdakarya.
Masruroh, N., & Rahmaningtyas, W. (2020). Penggunaan model SERVQUAL untuk menyelisik kualitas pelayanan. Economic Education Analysis Journal, 9(2), 666-678. https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39481
Prayudha, I. P. A., Sudarma, M., & Swamardika, I. B. A. (2021). Review literatur tentang analisis kepuasan layanan menggunakan pendekatan Servqual dan IPA. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, 20(2), 203–210. https://doi.org/10.24843/MITE.2021.v20i02.P04
Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Transparansi Pengelolaan Anggaran Tahun 2023. Diakses dari: https://surabaya.go.id/page/0/76073/transparansi-pengelolaan-anggaran-tahun-2023
Mulia, R. D., & Prathama, A. (2024). Implementasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(4), 5820-5828. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13781
Silalahi, A. F. L., Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2019). Kualitas Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Perspektif, 8(1), 6-14. DOI: 10.31289/perspektif.v8i1.2505
Saidah, S. L., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh pembiayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan dan belanja bantuan sosial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2014–2023. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(3), 5391–5401. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7507
Solomon, M. R., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. K. (2013). Consumer behaviour: A European perspective (5th ed.). Pearson Higher Education.
Tiara Rizka Oktavia, N. H. (2025). Ananlisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 13.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Yustitia, I., Febrinda, I., & Mayolga, R. (2025). Pengaruh good governance dan pengendalian internal terhadap kinerja organisasi yang dimediasi oleh akuntabilitas publik (Studi kasus pada Kantor BKD Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci). Jurnal Education and Development, 13(3), 462–468. https://doi.org/10.37081/ed.v13i3.7558
