ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

Main Article Content

Yasinta Meo
Anwar Made
retno wulandari

Abstract

Aset tetap adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kota Malang dengan peraturan pemerintah No.27 Tahun 2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan BPKAD Kota Malang sebagai pengelola sudah menerapkan 11 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Beberapa Kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

Article Details

How to Cite
Meo, Y., Made, A., & wulandari , retno. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 9(1). https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5456
Section
Articles

References

Horngren, Charles T. Harrison, Walter T & Bamber, Linda Smith. 2009, Akuntansi, Edisi ke-6, Jilid 1.PT Indeks, Jakarta.
Mardiasmo. 2009, Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Keempat. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mulalinda, Veronika. 2014, Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal EMBA ISSN : 2303-1174 Vol 2 No. 1 Maret 2014. http://ejournal.unsrad.ac.id/index.,php/emba/articel/view/4169/3695. Diakses 08 April 2015. Hal 1.
Mustika, Rasyidah. 2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerinta Kota Padang. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Jurnal ABIS Magister Akuntansi FEB
UGM, ISSN: 2302-1500 Vol. 1 Agustus 2012. http://maksi.feb.ugm.ac.id/abis/?page=detail&docID=163. Diakses 08 April. Hal 1.
Nordiawan, Deddi dkk. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Kuntansi Pemerintah, Jakarta.
Kementrian Dalam Negeri RI. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta.
Kementrian Dalam Negri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung. Tanjung, Abdul Hafis. 2010 Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Un tuk
SKPD, Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
Yusuf, M. 2011. 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
PP. RI No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta. PP. RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
Permendagri No. 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta
Tanjung, Abdul Hafis. 2012. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Penerbit Alfabeta, Bandung.
Erizul Dan Febri Y. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol. 2 No. 2.
Hafsi, N., Martoyo, Dan Dwi Haryono. 2013. Pengelolaan Barang Milik Daerah Suatu Studi Pada DPPKAD Kabupaten Sintang. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN- PSIAN-2013.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.