Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusak Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Main Article Content
Abstract
Pelalawan Regency contains a significant amount of forest land. Forest and land fires are major topics for debate. The findings of the observations suggest that forest and land fires occur often throughout the year. The goal of this research is to look at the legal responsibilities of environmental destroyers in Pelalawan Regency, as outlined in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Respondents from the Head of the Service, PPNS Investigators of the Pelalawan Regency's Environmental Service, the Company, and the community participated in a qualitative sociological study. There are three types of research data: primary, secondary, and tertiary data. Observation, interviews, and library research were used to obtain data. According to the findings of the investigation, legal responsibility for environmental destroyers in Pelalawan Regency under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management is not yet operating as planned. In Pelalawan Regency, various constraining factors have been discovered, and attempts are being undertaken to establish legal responsibility for environmental destroyers.
Article Details
References
Abby, F. A., & Arif, J. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 11(1), 97–106.
Afrizal, D., Al-Amaren, E. M., & Yusuf, I. M. (2021). the Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets. Yustisia Jurnal Hukum, 10(1), 84. https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.49001
Amil, A., & Rachman, T. (2019). Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar). JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 6(2), 152. https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.653
Barus, R. M., & Alvi Syahrin, S. A. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan. USU Law Journal, 3(2), 106–114. https://media.neliti.com/media/publications/14268-ID-pertanggungjawaban-pidana-illegal-logging-pembalakan-liar-sebagai-kejahatan-kehu.pdf
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In Prenada Media.
Evayanti, T., & Zulkarnaini. (2014). Partisipasi Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan. Jurnal Ilmu Lingkungan, 8(1), 1–11.
Fajar, & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.
Haturrizqi, A. M., Sugiri, B., & Harjati, E. (2020). Penguatan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan. Jurnal Hukum, Maret.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (11th ed.). Kencana.
Sengkey, G., Kumendong, W. J., & Worang, E. N. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Lex Crimen, 10(3), 183–193.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pres.
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
Wardhana, W. A. (2004). Dampak Pencemaran Lingkungan , (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 33. Andi.