Kesenjangan Antara Norma Hukum Dan Realitas Sosial Dalam Praktik Pembakaran Sampah Di Kota Yogyakarta

Abstrak

Praktik pembakaran sampah menjadi persoalan lingkungan hidup yang masih berlangsung di Kota Yogyakarta, meskipun terdapat larangan yang tegas dalam berbagai regulasi nasional maupun daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara norma hukum yang melarang pembakaran sampah dan realitas sosial yang masih mempraktikkannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur larangan pembakaran sampah di Kota Yogyakarta telah tersusun secara berlapis dan komprehensif, mulai dari UUD NRI 1945, UU No.  18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hingga Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2024. Namun, komprehensivitas normatif tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan masyarakat di lapangan. Kesenjangan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum, tidak memadai infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya internalisasi norma hukum dalam kesadaran warga, serta kuatnya habitus budaya membakar sampah yang telah berlangsung secara turun-temurun. Analisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman bahwa persoalan bukan terletak pada substansi regulasi, melainkan pada dimensi penegakan yang belum mendukung implementasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi yang lebih responsif, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan program edukasi hukum berbasis komunitas sebagai strategi untuk menjembatani kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.