Pelanggaran Kewajiban Keterbukaan Informasi oleh Non-Emiten dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Masyarakat

Abstrak

Abstrak: Tantangan pengawasan investasi di era digital semakin besar, seiring maraknya penawaran investasi dengan menjanjikan keuntungan tinggi dengan hasil dari kerja yang tidak nyata. Fenomena ini diilustrasikan oleh kasus PT Assa Auto Service, perusahaan non-emiten yang bergerak dibidang Jasa Pengadaan Armada melakukan penawaran umum investasi dengan skema ponzi. PT Assa Auto Service menawarkan investasi yang bukan berbentuk efek dan bukan entitas berizin, tindakan yang dilakukan untuk menghimpun dana publik secara ilegal melanggar prinsip legalitas usaha dan secara substansial melanggar Kewajiban Keterbukaan Informasi. Celah hukum terjadi, karena status hukum substantif prinsip keterbukaan informasi pada perusahaan non-emiten belum dijelaskan secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menjelaskan Prinsip Keterbukaan Informasi berfungsi sebagai standar hukum substansial, bukan hanya sekedar etika. Hal ini menjadi dasar kuat untuk menerapkan Doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) agar melampaui batas tanggung jawab pengurus perusahaan. Oleh karena itu, Kewajiban Keterbukaan Informasi dapat berfungsi sebagai dasar hukum penting untuk perlindungan investor awal dan mendorong peraturan yang lebih tegas untuk badan usaha non-emiten.