Utang Negara dan Defisit APBN Tinjauan Hukum Keuangan Negara

Abstrak

Sejak era reformasi, pemerintah Indonesia sudah aktif memanfaatkan utang luar negeri dalam mendorong peningkatan perekonomian serta kemakmuran rakyat. Awalnya, utang asing membantu Indonesia menutupi defisit anggaran dan mempercepat pertumbuhannya. Namun, karena jumlah pinjaman yang besar daripada cicilan utang, maka anggaran mulai membengkak. Peningkatan utang negara dan defisit APBN Indonesia pada 2026 telah mencapai angka yang menghawatirkan. Pada 31 Maret 2026 bahwa pemerintah sudah menarik utang baru sebesar Rp 258,7 triliun. Utang pemerintah mendekati Rp 10.000 triliun. Hingga akhir Maret 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp 9.920,42 triliun. Penelitian ini bertujuan menganalisis peningkatan utang negara dan defisit APBN dengan tinjauan hukum keuangan negara terhadap prinsip kehati-hatian dan keadilan antargenerasi. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian terdapat normative gap serius dalam hukum fiskal Indonesia berupa ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan sanksi hukum yang tegas terhadap batas fiskal yang ditetapkan, Pemerintah cenderung tidak mengurangi utang tetapi setiap tahun menambah utang yang dinilai masih belum mencapai dari ketentuan. Kebijakan utang yang tidak dengan prinsip kehati-hatian menghasilkan beban jatuh tempo menumpuk  yang menciptakan ketidakadilan antargenerasi, secara implisit bertentangan dengan konstitusi, dan respons pemerintah berupa intensifikasi perpajakan memperburuk kemiskinan struktural dan membuat masyarakat tertekan.